Kini Urus KTP dan Akta Kelahiran Tak Perlu Surat RT/RW


JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaluarkan perintah bagi seluruh kepala daerah di Indonesia untuk mempercepat layanan perekaman e-KTP serta penerbitan akta kelahiran.

Perintah tersebut sesuai dengan surat Mendagri bernomor 471/1768/SJ tertanggal 12 Mei 2016, yang bertuliskan bahwa Mendagri meminta penyederhanaan prosedur pelayanan pembuatan dan penggantian e-KTP yang rusak dan tidak mengubah elemen data kependudukan.

“Cukup dengan menunjukkan fotokopi Kartu Keluarga tanpa surat pengantar dari RT, RW dan Kelurahan/Kecamatan,” jelas Tjahjo Kumolo, Sabtu (14/5/2016), seperti dilansir dari Merdeka.

Untuk itu Mendagri mengatakan untuk Gubernur, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia agar membuka loket khusus bagi masyarakat yang belum mendapatkan e-KTP dan memberikan pelayanan rekam cetak di luar domisili sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016.

Selain itu, Mendagri juga meyarankan agar para kepala daerah melakukan sistem jemput bola dengan pelayanan keliling untuk perekaman di sekolah, kampus, mal, perusahaan-perusahaan, panti jompo, lembaga pemasyarakatan, desa dan kelurahan.

“Bagi penduduk yang pada tanggal 1 Mei 2016 sudah berusia lebih dari 17 tahun atau sudah menikah dan tidak sedang menetap di luar negeri, wajib melakukan perekaman paling lambat tanggal 30 September 2016,” dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.

Penerbitan akta kelahiran, Mendagri meminta para Gubernur, Bupati/Walikota berpegang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016. Yang berbunyi bahwa untuk pembuatan akta kelahiran tidak perlu menggunakan surat pengantar RT, RW dan Kelurahan/Desa.